Foto untuk : BAPPEDA SITUBONDO MELUNCURKAN ANALISA KEMISKINAN PARTISIPATIF (AKP) DALAM SISTEM INFORMASI DESA(SID)

BAPPEDA SITUBONDO MELUNCURKAN ANALISA KEMISKINAN PARTISIPATIF (AKP) DALAM SISTEM INFORMASI DESA(SID)

SITUBONDO (28/07/2017) - Sebuah Terobosan Menuju Efektivitas dan Efisiensi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Data Tunggal Kemiskinan By Name By Address Mulai Tingkat Desa Hingga Kabupaten

Dalam mewujudkan percepatan pennanggulagan kemiskinan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo menyelenggarakan Sosialisasi & Pelatihan Pendataan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) : sebuah terobosan menuju efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan, bertempat di Ruang Rapat Graha Graha Wiyata Praja (Aula Lantai II) Sekretariat Daerah Situbondo, Kamis hingga Jum’at (27-28 /07/2017). Acara Sosialisasi dihadiri oleh Wakil Bupati Situbondo Ir. H. Yoyok Mulyadi,M.Si., Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo Drs. H. Haryadi Tedjo Laksono,M.Si, para Kepala Perangkat Daerah dan Instansi terkait dan Camat serta Kepala Desa se-Kabupaten Situbondo, dengan Narasumber Direktur Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kabupaten Kebumen, Yusuf Murtiono beserta Staff Teknis dan Data nya

Dalam laporan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kab. Situbondo selaku Ketua Panitia Penyelengara, Susmanta Asmuri, S.Sos. mengungkapkan tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya Sosialisasi dan Pelatihan tersebut. Melalui AKP ini diharapakan Data Rumah Tangga Miskin yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan penanganan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks membutuhkan intervensi seluruh pihak secara bersama – sama dan terkoordinasi. Selama ini penanganannya cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha belum optimal dan peran masyarakat dalam hal kerelawanan sosial yang menjadi sumber utama pemberdayaan masyarakat dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan ini, yang akan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) secara berjenjang mulai dari TKPKD, TKPK Kecamatan hingga TKPK Desa.

Menjawab tantangan akan dinamisasi data kemiskinan yang menuntut inovasi & akselerasi terus – menerus, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meluncurkan sebuah Sistem Aplikasi berbasis komputer yang bersifat open source, guna menyediakan informasi data dasar penduduk secara umum dan data dasar penduduk miskin secara khusus.

Aplikasi yang telah ditancapkan di seluruh Desa / Kelurahan ini memuat Informasi Data penduduk seluruh Desa / Kelurahan lengkap dengan seluruh aspek sosial ekonominya, informasi dari program dan aktivitas masing – masing Desa yang terekam dalam Profil Desa serta Aplikasi Surat – menyurat yang akan mempercepat & memudahkan layanan administratif di Desa/Kelurahan dengan basis Nomor Induk kependudukan (NIK) masing – masing warganya.

Secara khusus, Aplikasi yang sudah diuji cobakan sejak tahun 2016 ini, juga berisi alat analisa untuk mendefinisikan tingkat kemiskinan masing – masing Rumah Tangga berdasarkan indikator – indikator yang telah ditetapkan yang telah diselaraskan antara indikator Pemerintah Pusat, dalam hal ini Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah koordinasi Wakil Presiden, dan kearifan lokal kondisi sosial ekonomi masyarakat Situbondo.

Dengan penyelarasan indikator ini, diharapkan data dasar penduduk miskin Daerah dan Pusat tidak lagi mengalami perbedaan. Maka diharapkan akan meminimalisir tingkat kesalahan dalam penentuan Program Perlindungan Sosial Pusat dan Daerah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Iindonesia Pintah (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Program Beasiswa Miskin,dsb.

Melalui sistem aplikasi yang terkoneksi dari Tingkat Desa hingga Tingkat Kabupaten maka data tunggal kemiskinan di Tingkat Kabupaten akan tersaji lengkap per Kecamatan dan per Desa by name by address. Dengan demikian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang Sekretariatnya berada di Bappeda akan lebih mudah dalam menganalisa data kemiskinan tersebut. Secara khusus, dengan menggunakan basis data yang lebih akurat, TKPKD akan mengolah data dasar kemiskinan di tiap Desa & Kecamatan menjadi data agregat di Tingkat Kabupaten, dan data inilah yang akan digunakan sebagai BASIS DATA TUNGGAL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintahan Desa dan tiap Perangkat Daerah serta Institusi terkait Program Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Situbondo. Aplikasi AKP akan menyajikan Angka Kemiskinan di masing – masing Desa dan Kecamatan dan Data Agregat dari masing – masing indikator kemiskinan, misalnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni, jumlah siswa putus sekolah, jumlah pengangguran, jumlah kebutuhan peningkatan sanitasi dan air bersih, jumlah dan jenis penyandang disabilitas, jumlah penyandang penyakit kronis, yang akan diproyeksikan kedalam berbagai Program Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan yang diampu oleh masing – masing Perangkat Daerah dan Institusi terkait.

Selain Aplikasi AKP, melalui Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dapat pula menganalisa berbagai potensi serta berbagai kebutuhan infrastruktur maupun berbagai jenis pemberdayaan di masing – masing Desa, melalui Profil Desanya, guna program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Desa juga bisa mempromosikan potensi desanya melalui website yang ditampilkan didalamnya.

Oleh karena itulah Bappeda merasa optimis bahwa aplikasi ini akan menjadi sebuah terobosan bagi efisiensi & efektivitas serta percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, tentunya dengan kerjasama serta dukungan semua pihak secara bersama – sama dan terpadu.

Melalui Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi aktif dalam program penanggulangan kemiskinan. Diantaranya dengan Program Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Desa berupa Penambahan Alokasi Dana Desa bagi Desa yang memiliki program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan mengalokasikan anggaran melalui Dana Desanya dengan tingkat ketepatan sasaran dan prosentase penurunan Angka Kemiskinan Tingkat Desanya signifikan.

Secara khusus dalam Sosialisasi ini Kepala Bappeda menyampaikan pesan terhadap TKPK Desa sebagai pelaksana AKP di Tingkat Desa agar mengawasi jalannya pendataan AKP Tahun 2017 ini agar berjalan dengan baik dan benar, “Karena Tahun 2017 ini kita mendata keseluruhan warga baik miskin maupun tidak dengan basis Rumah Tangga, maka saya harap tidak ada satupun warga miskin yang tidak terdata”, demikian pungkasnya menutup arahannya.