Foto untuk : KPK Apresiasi Penerapan Aplikasi Terintegrasi e-planning dan e-budgeting Kabupaten Situbondo

KPK Apresiasi Penerapan Aplikasi Terintegrasi e-planning dan e-budgeting Kabupaten Situbondo

Bappeda Situbondo , 23 Oktober 2017 - Kedeputian Bidang Pemberatasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah pimpinan Arif Nur Cahyo melakukan monitoring Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Situbondo. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Situbondo di ruang rapat Bupati. Dalam sambutannya, Arif Nur Cahyo menjelaskan bahwa tujuan kunjungannyabersama Tim adalah untuk melihat bagaimana Kabupaten Situbondo menerapkan sistem Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Perijinan, Penilaian Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Pengelolaan Dana Desa.

Dalam forum diskusi, Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Drs. H. Haryadi Tejo Laksono, M.Si. selaku komandan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Situbondo menjelaskan bahwa sistem aplikasi penganggaran e-planning dan e-budgetingyang dibangun dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondoini telah diterapkandi Kabupaten Situbondo sejak Tahun 2015dan berhasil membawa Kabupaten Situbondo menjadi Daerah 5 terbaik di Provinsi Jawa Timur dalam transparansi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Aplikasi e-planning diintegrasikan dengan e-budgeting melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual (SIRKA) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan akan terus dikembangkan untuk diintegrasikan dengan e-kinerja. “Dengan menggunakan aplikasi ini maka tidak akan ada lagi usulan siluman yang muncul pada saat pembahasan KUA-PPAS karena apabila usulan baru disampaikan pada saat pembahasan KUA-PPAS tidak akan bisa”, ujarnya.”Saat pertama penerapan sistem ini kendala kita adalah infrastruktur jaringan internet yang belum dapat menjangkau seluruh desa, maka solusinya adalah usulan hasil Musrenbang Desa dibawa ke Musrenbang Kecamatan untuk di entry ke dalam aplikasi SIRKA dan selanjutnya hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dibahas di forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten”, demikian lanjutnya.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Sistem Penerapan Perencanaan, Penganggaran dan Penilaian Kinerja Terintegrasi berbasis Tehnologi di Kabupaten Situbondo ini. “Situbondo harus siap menjadi rujukan dalam penerapan aplikasi SIRKA ini, karena belum banyak daerah yang menerapkan sistem terintegrasi seperti ini. Karena sistem ini mempersempit ruang korupsi, lebih penting mencegah daripada memberantas korupsi,” demikian pungkasnya.