Foto untuk : Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo 2016

Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo 2016

Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dilaksanakan di Ruang Rapat Pangripta Bappeda Kabupaten Situbondo yang di Hadiri Bapak Musman, S.H.,M.M. (Kasubid Pengelolah Data dan Informasi Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Prov. Jatim) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan keterisian data SIPD Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah. Dasar Hukum SIPD : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data yang kemudian akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan analisa data dalam aplikasi SIPD. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok yang meliputi : 1. Umum; 2. Sosial budaya; 3. Sumber daya alam; 4. Infrastruktur; 5. Ekonomi; 6. Keuangan daerah; 7. Politik, hukum, dan keamanan; dan 8. Insidensial. Informasi dalam SIPD meliputi : 1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI a. Karakteristik lokasi dan wilayah b. Potensi Pengembangan Wilayah c. Wilayah rawan bencana d. Demografi 2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi b. Kesejahteraan sosial c. Seni, budaya dan olah raga 3. PELAYANAN UMUM a. Pelayanan dasar b. Pelayanan penunjang 4. DAYA SAING DAERAH a. Kemampuan ekonomi daerah b. Fasilitas wilayah/Infrastruktur c. Iklim berinvestasi d. Sumberdaya manusia 5. TATA RUANG a. Karakteristik fisik wilayah b. Karakteristik sosial kependudukan c. karakteristik ekonomi wilayah d. Kemampuan keuangan pembangunan daerah Pembagian Peran Dalam Pengelolaan SIPD : 1. BAPPEDA • Mengkoordinir pembentukan tim • Mengkoordinir rapat koordinasi • Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data • Berkoodinasi dengan tim SIPD pusat/provinsi • Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD 2. SKPD • Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan di rapat koordinasi • Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim Permasalahan : 1. Tingkat keterisian data rendah disebabkan oleh persepsi pemangku kepentingan di daerah terhadap pentingnya data untuk pelaksanaan pembangunan. 2. Belum terintegrasinya Sistem Sourches Data oleh semua stake holder Pusat maupun Daerah (SKPD, Kementerian/Lembaga) pelaksana pembangunan. 3. Belum terintegrasinya Sistem Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Daerah (LPPD, LAKIP, KURTANNAS, SDDKN, SIPD). 4. Definisi operasional belum lengkap/kurang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan multiinterpretasi. 5. Adanya keragaman sumber data untuk elemen data yang sama sehingga keraguan daerah dalam menetukan sumber data yang lebih valid. 6. Keterbatasan SDM, fasilitas dan kemampuan jaringan internet di beberapa unit kerja pengelola SIPD kabupaten/kota. 7. Sistem Entry Data SIPD masih terbatas hanya melalui BAPPEDA sehingga tidak praktis dan pekerjaan menjadi berlipat serta memerlukan waktu lebih banyak. Solusi : 1. Pengintegrasian Sistem Sourches Data pada semua stake holder pelaksana pembangunan (Pusat - Daerah). 2. Pengintegrasian Sistem Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui SIPD. 3. Akses Entry Data SIPD dibuka untuk semua stake holder (SKPD/Lembaga) yang diatur dengan sistem password yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewenangannya. 4. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda) secara berkala memberikan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada pengelola SIPD di Daerah. 5. Secara berkala melaksanakan Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SIPD, baik di Daerah maupun di Kementerian/Lembaga. 6. Memberikan reward dan punishment terkait pengelolaan dan pemanfaatan SIPD dengan kriteria yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.