STUDI KOMPARASI BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

Bappeda Situbondo - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo mendapat kunjungan Studi Komparasi dari Bappeda Kabupaten Jombang pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017. Adapun tujuan Studi Komparasi tersebut untuk mendapatkan informasi ataupun sharing pengetahuan, pengalaman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan yang terpadu dan berjenjang mulai di tingkat desa hingga kabupaten dan bagaimana pengkoordinasiannya di lapangan serta payung hukumnya.

Dalam sambutan pembuka, Sekretaris Bappeda Kabupaten Jombang, Drs. Sudarmadji,M.Si. selaku ketua rombongan menyampaikan bahwa Kabupaten Jombang mengamati pola penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo yang terus menerus menunjukkan tren turun,dan hal ini menarik perhatian pihaknya untuk mengetahui dan mempelajari lebih jauh bagaimana cara Kabupaten Situbondo menangani hal tersebut,

“Kami melihat bahwa Kabupaten Situbondo Angka Kemiskinannya terus – menerus menunjukkan tren turun dan ditambah lagi kita mendengar di Grup Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur bahwa Kabupaten Situbondo ini menerapkan sistem Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) didalam Sistem Informasi Daerah (SID)nya, sehingga pengendalian dan koordinasinya berjalan baik sejak di Tingkat Desa hingga ke Kabupaten, hal ini yang membuat kami sangat ingin ngangsu kawruh ke Kabupaten Situbondo ini, atau singkatnya ini bisa dibilang ini studi tiru, mana yang baik dan bisa kita laksanakan mohon ijin akan kita tiru,” paparnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Drs.H. Haryadi Tejo Laksono,M.Si. menyambut gembira kedatangan rombongan Bappeda Kabupaten Jombang yang diterimanya di Ruang Pangripta Lantai 2 Bappeda dan berharap agar kesempatan ini dapat bermanfaat guna bertukar pikiran sebaik-baiknya. “AKP ini pada mulanya berawal saat kita diminta Bupati untuk menunjukkan berapa jumlah warga miskin se-Kabupaten Situbondo, dan kita tidak bisa menyuguhkan karena setiap dinas instansi datanya berbeda dan indikatornya juga berbeda – beda”, demikian ungkapnya dalam sambutannya. Beliau melanjutkan,”Berawal dari situ kita berupaya mencari narasumber yang ahli dalam hal ini dan akhirnya bertemu dengan Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen yang menjadi konsultan AKP kita ini. Dengan data tunggal dan indikator yang sudah disandingkan, kita berharap pola penanggulangan kemiskinan lebih mudah diformulasikan karena data basisnya jelas. Khusus di tahun ini kita juga sudah diasistensi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan diharapkan data kita sudah bisa link dengan TNP2K, sehingga data kemiskinan bisa sinergi antara Data Pusat dengan Data Daerah. Nantinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Situbondo juga akan sinergi dengan data AKP, dan Sekretaris Nasional SLRT baru-baru ini juga sudah mengunjungi kita untuk berkoordinasi. Potensi Desa juga sama. Dengan berjalannya data AKP ini, maka secara otomatis data potensi desa akan dapat terbaca secara otomatis melalui link Tingkat Desa ke Tingkat Kabupaten.”

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Situbondo, menyampaikan bahwa koordinasi antara Desa dan Kabupaten bisa terbangun dengan baik di Era Otonomi Desa ini melalui koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sekretariatnya berada di Bappeda, “Karena koordinasinya dan asistensi RPJM Desa nya ada di Bappeda, maka kita bisa lebih mudah memberi masukan ke Desa,” demikian ungkapnya menjawab pertanyaan Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Jombang,Noerhajati,S.Si.

Dalam kesempatan ini rombogan Bappeda Kabupaten Jombang juga mengunjungi pelaksanaan AKP di Tingkat Desa, dalam hal ini Desa Bletok – Kecamatan Bungatan, yang diterima oleh Camat Bungatan, Drs. Ari Supriyanto,M.M., Kepala Desa Bletok dan seluruh Tim AKP Desa Bletok, guna menggali lebih dalam pelaksanaan AKP di lapangan.