SITUBONDO MASUK 10 (SEPULUH) NOMINATOR KABUPATEN SANGAT INOVATIF SE-INDONESIA

Pemerintah Kabupaten Situbondo masuk dalam 10 (sepuluh) Nominator Kabupaten Sangat Inovatif se-Indonesia sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 23 September 2019 Nomor : 002.6/3072/Litbang Perihal Tahapan Penilaian Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019, bersaing dengan 10 Kabupaten maju lainnya antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Musi Rawas. Dalam presentasinya dihadapan Tim Penilai, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, menyampaikan 109 program inovatif unggulan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik guna mengentaskan Kabupaten Situbondo dari predikat daerah tertinggal. Tim Penilai inovasi daerah yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenristekdikti, KemenPAN-RB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga 1istrasi Negara (LAN), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengapresiasi berbagai inovasi yang disajikan seperti Smart School, PPDB Online, Dinas Pendidikan Command Centre, Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan, SPAM GAYA (Sistem Penyediaan Air Minum Tenaga Surya), Pendekar Panji (Pendekatan Kesehatan Kepada Masyarakat Puskesmas Panji), LAKONTANWA (Layanan Komprehensif Kesehatan Jiwa), Pelanduk Cepat (Pelayanan 1istrasi Kependudukan Cetak Ditempat), Pelanduk Sakti (Pelayanan 1istrasi Kependudukan Dengan Sistem 1istrasi Kependudukan Berbasis TI ), Perisai Mas (Pelayanan Sehari Selesai Masyarakat Senang), SIMPEL PUTER (SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERPADU), SIRKA (Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual), e-Surat Diskominfo dan Intelligence Room, yang merupakan inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, 1istrasi kependudukan, sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terintegrasi dan Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP) sebagai BIG DATA Kabupaten.